YURISTGAMEINIGAMEID101

FAKTOR PENDUKUNG MARAKNYA SASTRA SUFISTIK

Faktor Pendukung Maraknya Sastra Sufistik 

Sejarah mencatat bahwa memasuki abad ke-20, Yogyakarta merupakan salah satu tempat kegiatan politik dan pendidikan yang sangat penting di Indonesia (Surjomiharjo, 2000). Sejak 1980-an perkembangan sosial ekonomi, dalam skala yang kurang lebih sama, dapat dibandingkan dengan Jakarta atau Surabaya. Pembangunan sarana dan prasarana fisik berjalan secara cukup stabil. Dua dekade belakangan Yogyakarta memasuki ciri-ciri sebagai kota dan masyarakat modern. Apalagi berkat sistem teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, Yogyakarta tidak berbeda dengan kota besar lainnya di dunia. Kenyataan ini didukung oleh Mulder (2000) yang secara intensif mengikuti perkembangan masyarakat dan kota Yogyakarta. Ia melihat Yogyakarta mengalami perubahan yang drastis terutama dua dekade belakangan ini. 

Di samping itu, penerbitan dan penjualan buku dengan tema-tema keagamaan boleh dikatakan sangat meriah. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari situasi dan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada level nasional, kegairahan kehidupan beragama bukan sekadar dipengaruhi oleh kondisi besar yang melingkupinya, melainkan masyarakat Yogyakarta justru ikut memberi andil (Anwar, 1995: 70-73). 

Yogyakarta juga dikenal sebagai pusat kebatinan. Kelompok-kelompok kebatinan seperti Sumarah (sejak 1950), Bratakesawa (1952), dan beberapa kelompok lain yang tidak begitu terkenal didirikan di Yogyakarta (Hadiwijono, 1983: 102-147). Sebagian kelompok kebatinan memang tidak berpusat di Yogyakarta, tetapi memiliki pengikut yang cukup besar di Yogyakarta, seperti Pangestu dan Subud. Pada tahun 1980-an, karena desakan umat Islam, Negara tidak membolehkan kelompok kebatinan hidup secara bebas dan akhirnya mereka seperti hidup “di bawah tanah”. 

Secara umum masyarakat Yogyakarta hidup dalam dua alam yang relatif berbeda, namun dapat hidup berdampingan secara baik. Di daerah perkampungan, masyarakat pada umumnya masih dalam suasana tradisional. Kebiasaan tradisional masih tetap berjalan, seperti slametan, bersih desa, dan gotong royong. Di luar itu, masyarakat Yogyakarta hidup dengan suasana yang relatif modern. Hampir semua ciri-ciri masyarakat modern dapat disaksikan di Yogyakarta, terutama di luar perkampungan tradisionalnya. 

Dalam bahasa lain, masyarakat Yogyakarta secara vertikal hidup dalam dikotomi abangan dan santri. Secara horizontal, masyarakat Yogyakarta dibedakan atas empat tingkatan sosial, yaitu mereka yang dinamakan bangsawan, priyayi, pedagang, dan rakyat awam/kecil. Struktur vertikal dan horizontal ini secara keseluruhan mewarnai proses-proses formasi sosial. Memang akhir-akhir ini struktur tersebut mengalami pencairan sehingga kelompok-kelompok yang memproduksi sastra menjadi tidak jelas posisi sosialnya. Relasi sosial yang jalin menjalin menyebabkan setiap individu dalam posisi sosialnya memiliki kemungkinan untuk memproduksi karya sastra. 

Berdasarkan kenyataan, mata pencaharian masyarakat Yogyakarta sebagian besar pegawai negeri, bertani, berdagang kecil-kecilan dan akhir-akhir ini yang banyak adalah yang mengontrakkan kamar atau rumah kepada pelajar dan mahasiswa. Di antara sejumlah pelajar dan mahasiswa tersebut banyak yang menyenangi kegiatan kesenian. Mereka yang pada akhirnya disebut sastrawan atau penyair Yogyakarta. 

Persentuhan masyarakat Yogyakarta dengan masalah nasional cukup ketat, bukan saja karena perkembangan teknologi informasi melainkan dapat dikatakan sebagai bawaan masyarakat Yogyakarta yang urban dan dinamis, yang terbukti dalam sejarahnya telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. 


Pada tahun 1980-an, penyair yang muncul dan matang adalah mereka yang telah berproses sejak tahun-tahun sebelumnya. Salah satu yang terkenal adalah mereka yang tergabung dalam kelompok Persada Studi Klub (PSK) yang dipimpin Umbu Landu Paranggi. Mereka yang tergabung dalam kelompok ini di antaranya Iman Budhi Santosa dan Emha Ainun Nadjib. Kedua penulis tersebut terus menulis puisi, namun jalur yang dipilih mereka berbeda. Puisi Santosa cenderung dengan muatan mistis Jawa dengan referensi wayang, sedangkan Nadjib memilih jalur puisi religious dan sufistik. Pilihan jalur tersebut berkaitan dengan latar belakang keluarga dan pendidikan. Santosa dibesarkan dalam keluarga pengarang Jawa tradisional dan sekolah di pendidikan umum. Nadjib dibesarkan dalam lingkungan keluarga Islam dan pesantren Jombang serta Ponorogo. Di kemudian hari kedua jalur tersebut mewarnai perpuisian Yogyakarta. Namun demikian, puisi-puisi sufistik cukup mendominasi perpuisian Yogyakarta. 

Menurut Mulder, banyak seniman Yogyakarta bukan saja menempatkan dirinya berhadapan dengan masyarakat melainkan juga mempertentangkan diri mereka dengan Negara, berhadapan dengan modernisme beserta seluruh nilai yang menyertainya, dan secara aktif mencoba memberi apresiasi terhadap kecenderungan masyarakat yang semakin pluralistis dan tuntutan-tuntutan demokrasi. Pada tahun-tahun tersebut semakin kentara sastrawan dan penyair Yogyakarta memperlihatkan kekecewaannya yang mendalam terhadap rezim Orde Baru yang dianggap telah menyia-nyiakan kehidupan mereka. Di atas itu semua, sebagian besar dari mereka menganggap rezim ini telah berlaku sewenang-wenang, sangat represif, dispotik, dan kotor. Demikianlah secara mencolok yang terjadi adalah Negara memonopoli kebenaran, memonopoli berbagai penafsiran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Atas kesadaran tersebut, mereka pun sadar seolah tidak bisa berbuat apaapa. Bangkit dan maraknya sastra sufistik tampaknya menjawab sebagian dari tuntutan tersebut karena secara substantif sastra sufistik bergerak dalam wilayah nilai dan filosofi, dalam wilayah epistemologi, sehingga gejolaknya di permukaan tidak terdeteksi oleh Negara.  
Demikianlah latar lahirnya sastra sufistik di Indonesia dalam kaitannya dengan faktor sosial-politik di Indonesia pada dekade 1980-an hingga 1990-an. Lahirnya sastra sufistik tersebut seolah menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tuntutan pluralisme dan demokratisasi  yang menyertai arus modernitas di Indonesia. 

Peta Sosial-Politik di Mesir 
Sebagaimana sudah disampaikan pada latar belakang masalah, bahwa masyarakat Mesir mengalami dikotomi (dua tipe) antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional (asli) Mesir pada umumnya mempertahankan pola masyarakat Islam, yakni masyarakat yang berpegang teguh pada warisan dan tradisi serta memelihara sejarah. Masyarakat ini berfungsi sebagai penerus pola sosial masa lampau di bawah dominasi kolonialisme. Kedua, masyarakat modern yang terbentuk di bawah pengaruh dominasi kolonial asing. Mereka berusaha menegakkan modernisasi ala Barat, sehingga pola pemikiran, gaya hidup, dan konsep-konsep Barat mewarnai masyarakat tipe ini. 

Masalah ini akan tampak lebih jelas bila kita meneliti masalah pendidikan dan produknya. Terdapat dua tipe intelektual atau akademisi yang sangat kontras. Universitas-universitas yang mendasarkan diri pada sistem sekular mengedepankan corak kultur dan menelurkan alumninya yang tentu saja tidak lepas kaitannya dengan bentuk-bentuk kebudayaan Barat. 
Dua tipe ini semakin terlihat tajam ketika diadakan pengamatan terhadap berbagai organisasi dan pranata kultural sebagai produk kebudayaan dan kalangan intelektual dalam masyarakat. Pada satu sisi, terdapat lembaga-lembaga studi keislaman dan pendidikan kebangsaan, masjid-masjid beserta halaqahnya, serta syekh tarekat dan para muridnya. Dari lembaga-lembaga ini muncullah berbagai pola kebudayaan bangsa yang akhirnya membentuk suatu tipe tersendiri sebagai penyambung corak masyarakat di Mesir. 

Pada sisi lain, kita dapat melihat adanya lembaga-lembaga pendidikan khusus dan asing di dalam negeri yang melahirkan lapisan intelektual dan politisi yang mempelajari buku-buku terjemahan dari Barat. Perbandingan ini juga dapat dilihat pada karya seni dan sastra yang beraneka ragam. Nilai-nilai seni dan sastra yang satu mengandung ajaran keislaman dan kebangsaan tradisional. Sedangkan nilai-nilai seni dan sastra yang lainnya bermuara pada paradigma Barat. 

Bila seseorang berjalan-jalan di jantung kota-kota di Mesir, akan menemui pasar-pasar tradisional dan pusat-pusat perbelanjaan modern. Dapat disaksikan dua tipe areal yang perbedaannya sangat jauh, bahkan sangat mencolok. Dalam satu paket kebijaksanaan pemerintah terdapat dua komunitas pedagang, yaitu komunitas pedagang masyarakat tradisional dan komunitas pedagang masyarakat modern. Pada masing-masing komunitas tersebut, terdapat kelompok pedagang kecil, menengah, dan besar. Ada yang menempati bazar-bazar, pasar-pasar tradisional, gang-gang, dan perkampungan. Ada pula yang menempati kawasan elit. Maka tidak sulit dibayangkan dua tipe peradaban dari dua masyarakat yang berbeda disana. Termasuk di dalamnya perbedaan nama, bahasa, cara berbicara, dan perilaku. 

Penjelasan dualistik di atas juga dapat ditemui pada dunia profesi yang terbagi atas kalangan profesional modern dan pekerja tradisional. Perbedaan ini akan tampak bila dilihat piramida kelas dari kelompok-kelompok ini. Pada puncak piramida terdapat kelas profesi elit yang didominasi kalangan modern seperti dokter dan teknisi serta ahli hukum yang posisinya lebih rendah daripada teknisi. Pada bagian bawah piramida terdapat masyarakat tradisional yang umumnya berstatus ekonomi lemah. Kelompok kedua ini terdiri atas pekerja tradisional, seperti tukang tembaga dan ahli besi atau kelompok yang telah menggunakan peralatan modern dalam batas-batas tertentu. Mereka pada umumnya masih menghargai dan menjaga kebudayaan, peradaban, dan pola hidup kerakyatan. 
Tampak jelas bahwa realitas dua kelompok di atas cukup menyulitkan. Keduanya harus dipahami secara proporsional, sebab merupakan dua fenomena masyarakat yang berada dalam satu Negara yang sedang berkembang. Dengan kata lain, mereka telah menginjakkan satu kakinya pada kebudayaan dan peradaban Barat tetapi kaki yang satu lagi masih tertanam pada bumi masyarakat tradisional.

Di Mesir pada umumnya, arus modernitas yang diusung Eropa telah mendominasi masyarakat tradisional dengan melakukan penyusupan yang dilakukan dalam berbagai bentuk. Strategi pertama diterapkan dengan menawarkan berbagai budaya tandingan dari Barat beserta langkah-langkah praktis untuk menerapkannya, sembari mengecilkan makna penting kebudayaan masyarakat tradisional. Pada umumnya agen-agen modernisasi memainkan peranan yang sangat penting dalam menghadapi masyarakat tradisional. Peran ini khususnya tampak pada era kemerdekaan, yakni melalui serangan terhadap masyarakat tradisional dengan pemikiran dan kebudayaan. Agen-agen itu mengibarkan panji-panji nasionalisme dan revolusionisme dengan menghidupkan kembali semangat dan pengorbanan nenek moyang (nativisme) ketika berjuang melawan imperialisme. 

Perlu diketahui bahwa beban penderitaan dalam perjuangan tersebut merupakan bagian masyarakat tradisional di kota-kota dan desa-desa. Usaha menggali kembali sebagian kekuatan internal pembaruan ini mempunyai dimensi nasionalisme dan revolusionisme ala Barat. Terkadang upaya tersebut dipaksakan dengan kekuatan, bahkan tampak tak terlepas dari hubungannya dengan imperialisme Barat terhadap Islam dan umatnya. Dengan demikian, fenomena yang muncul adalah saling berhadapannya kelompok modernis dengan masyarakat tradisional. Realitas inilah yang membentuk dua corak respon terhadap kolonialisme, yaitu corak yang berpegang pada inti kemerdekaan yang diformulasikan oleh masyarakat tradisional dan corak yang mengikuti Barat yang dipelopori para modernis. 
Realita sosial menunjukkan bahwa racun yang disebarkan kaum imperialis untuk mengubah perjalanan masyarakat menuju modernitas, ternyata membentuk prinsip-prinsip dasar untuk menyempurnakan strategi pembebasan diri dari dominasi asing. Kekuatan nasional yang bergerak menuju terciptanya masyarakat modern tidak memahami dimensi kultural dalam konflik yang terjadi. Mereka dengan bersemangat menghancurkan semua aspek yang telah mapan dalam masyarakat tradisional, yaitu: pertanian, industri, pendidikan, kebudayaan, tradisi, dan perilaku. Hal ini dilakukan tanpa memperlemah akidah Islam sedikit pun. Artinya, usaha mereka dilakukan tanpa memahami inti penyebab perang secara komprehensif yang menjadi obsesi kaum imperialis dalam memusnahkan masyarakat tradisional dan membangun masyarakat modern ala Barat.

Mereka juga tidak menyadari bahwa imperialisme tidak hanya melakukan dominasi politik langsung dan merampas ekonomi saja, melainkan berdimensi kultural untuk menghancurkan prinsip-prinsip kepribadian. Ketidaksadaran ini akan mengurangi perjuangan melawan imperialisme. Begitu pula perjuangan ekonomi akan melemah jika prinsip-prinsip dasar itu mengendur. 

Pada 1980-an dan 1990-an, kondisi masyarakat semakin buruk akibat intervensi asing. Dunia terperosok dalam perangkap rasionalisme destruktif atau tepatnya dalam pola kehidupan gaya Amerika yang merusak. Sesungguhnya rasionalisme masyarakat modern membawa konsesi-konsesi (kerelaan-kerelaan) yang jauh, yaitu menjadikan masyarakat modern semakin berkembang sesudah kemerdekaan, peran wanita lebih dominan dari masa-masa sebelumnya dan memperkokoh dirinya secara tidak proporsional, dan pemasokan peralatan industri besar yang tidak disertai kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga mengakibatkan membengkaknya hutang negara serta menguatnya kelemahan dan ketergantungan dengan dunia maju. Strategi alih teknologi dari Amerika terus dimaksimalkan, yang berakibat menguatnya dominasi asing di kawasan ini, khususnya dalam aspek kebudayaan dan peradaban. 

Kesinambungan kehidupan berdasarkan pola modern mendorong Mesir untuk mengarah ke sistem asing, meskipun warganya memiliki cita-cita luhur dan perasaan nasionalisme. Jadi, masalah yang dihadapi adalah intervensi asing di bidang kebudayaan, spiritual, moral, kemerdekaan dan keaslian tradisi, serta ekonomi dan pertumbuhan. Pendek kata, semua aspek peradaban. 

Dominasi ekonomi-militer tidak akan berhasil sebelum prinsip-prinsip masyarakat tradisional dihancurkan dan diganti dengan prinsip-prinsip baru yang tergantung pada Barat. Bila proses modernisasi terus ditekankan, maka pembebekan terhadap Barat akan tetap terjadi, sebab ia merupakan mata rantai modernisasi. 

Kita melihat sebab-sebab yang membuat pertarungan peradaban sejak semula telah memicu konflik antara kaum imperialis dan masyarakat tradisional. Kedua kubu ini amat memahami seluk-beluk perang sehingga masing-masing bertempur dalam berbagai aspek, selain politik dan militer. Maka pecahlah perang pemikiran dan moral. Bertemulah kedua paradigma pemikiran ini yang menimbulkan pertentangan yang kompleks. Kelompok modern meletakkan persoalan yang muncul dalam konteks perang melawan keterbelakangan dan kemunduran, bukan pertentangan antara kemerdekaan dan ketergantungan (terhadap bangsa asing dan cara hidupnya). Sedangkan kelompok masyarakat tradisional mengagendakan permasalahan dalam konteks perang melawan kerusakan moral. Mereka menyadari bahwa memerangi kerusakan moral dengan menghancurkan sebab-sebab utamanya juga bermakna perang demi kemerdekaan. Ini karena kerusakan moral dapat melenyapkan prinsip-prinsip masyarakat yang fundamental, yaitu: ideologi, pemikiran, kebudayaan, moralitas, pola hidup, produksi, dan eksistensinya. 

Kalangan intelektual nasionalis (kelompok modernis) turut bergabung melawan keterbelakangan dan kemunduran dengan mengupayakan cara-cara membebaskan masyarakat dari belenggu keterbelakangan dan kemunduran dalam rangka mencapai kemerdekaan nasional. Akan tetapi, kelompok modernis mengadopsi metodologi Barat dalam mencapai kemajuan, sedangkan masyarakat tradisional cukup puas dengan penolakan terhadap hal-hal yang merusak moral dan menghindari keterlibatan dalam politik untuk sementara.  

Pada periode lain, kelompok tradisional benar-benar menjauhkan diri dari kancah kemerdekaan dan penolakan terhadap sikap meniru Barat. Hal ini mengakibatkan tertutupnya muatan yang lebih luas bagi perang, sebab perang diidentikkan dengan pertempuran fisik. Masyarakat tradisional sangat banyak jumlahnya dan jika mereka berperang, maka tak ada pilihan lain kecuali hidup atau mati. Sejarah yang menyaksikan membanjirnya darah masyarakat dalam perjuangan tanpa memperoleh kemenangan, berulang-ulang mengingatkan kita agar lebih sabar menghadapi masalah dan bekerja secara diam-diam. Akan tetapi, konflik terselubung memang secara potensial berkembang menjadi konflik terbuka dari situasi ke situasi. Masyarakat tradisional telah mengorbankan nyawa untuk memelihara kemurnian dan kemerdekaan melawan berbagai tekanan hebat dari berbagai penjuru. 

Dalam konteks sosial-politik demikian, beberapa penyair atau sastrawan Mesir  merasa perlu menyuarakan semacam slogan bahwa “bila politik kotor maka sastra akan membersihkannya”. Dengan demikian, sebetulnya bersastra bukan sekadar pilihan untuk ekspresi diri, melainkan pada tingkat nilai adalah pula sebagai sikap ekonomi, politis, sosial, dan kultural. Ada beberapa penyair yang memilih jalur puisi kritik sosial, ada yang memilih jalur mengasyikkan diri sendiri sehingga lahirlah karysa sastra yang mengekspresikan pengalaman yang sangat individual, dan yang banyak adalah bersastra sambil “beribadah” sehingga lahirlah karya-karya sastra religious atau sufistik. 


Sumber: Sub-Bahasan dari FENOMENA SASTRA SUFISTIK DI ERA MODERN, Helmi Syaifuddin


ADMIN

BACA JUGA