YURISTGAMEINIGAMEID101

MAKNA FENOMENA SASTRA SUFISTIK DI INDONESIA DAN DI MESIR

Makna Fenomena Sastra Sufistik di Indonesia dan di Mesir 
Pada dua fenomena di atas, tampaknya sastra sufistik tidak bisa dilepaskan dari peran dan hubungannya dengan Negara atau aparat pemerintahan. Dalam konteks keislaman (melalui wacana sastra sufistik), ada satu asumsi yang diyakini secara umum bahwa pada dasarnya Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik, Islam secara inheren adalah agama politik. Paling tidak, agama dan Negara memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan di dalam masyarakat modern sekalipun Negara dapat berfungsi sebagai agama. Kesimpulan ini cukup popular di kalangan ilmuwan social (lih. B. Lewis, 1995; C. Geertz, 1981; R. Kay, 1963; B.J Boland, 1985; D. Eickelmen dan J. Piscatori, 1988: 60-63). Esposito, misalnya, sangat mendukung pernyataan itu. Menurutnya, baik dalam keyakinan maupun dalam sejarah Islam, agama menduduki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu di dalam ideologi negara, di dalam lembaga-lembaga negara serta di dalam peranan politik sehingga secara ideologis umat Islam adalah suatu Negara atau kerajaan “religio-politikal” (Esposito, 1987:12). 
Dengan demikian, sadar atau tidak, sebetulnya sebagian orang yang beragama Islam secara relatif mengartikulasikan keyakinan beragamanya, khususnya dalam kehidupan berpolitik dan kekuasaan, dan untuk keperluan kajian ini sebagai berkesastraan. Meminjam istilah Remage (1995) bahwa ada pernyataan menarik tentang realitas sosial politik di suatu negara bahwa Negara is a country which has “made more of ideology than others”. Ideologi di sini tidak saja praktik-praktik sosial, politik, tetapi bahkan kesusastraan. 

Menurut pengamat politik dari Universitas Cairo, Hassan Nafaa, ciri khas sistem pemerintahan di Mesir sejak revolusi tahun 1952 adalah terpusatnya kekuasaan di tangan presiden yang lalu berdampak pada pola peralihan kekuasaan di Negeri Piramida itu. Karena itu, peralihan kekuasaan di Mesir tidak terjadi selama lebih dari setengah abad terakhir ini kecuali setelah wafatnya sang presiden. Presiden Gamal Abdel Nasser baru diganti oleh wakilnya Anwar Sadat setelah wafat secara mengejutkan karena serangan jantung pada 28 September 1970. 

Presiden Anwar Sadat baru diganti oleh wakilnya Hosni Mubarak setelah tewas oleh tembakan kaum ekstremis pada 6 Oktober 1981. Nafaa menjelaskan, sesungguhnya pemusatan kekuasaan ditangan presiden harus berkurang ketika mulai diterapkan sistem multipartai pada tahun 1976. Namun, yang terjadi justru kekuasaan semakin terpusat di tangan presiden, khususnya setelah presiden merangkap jabatan sebagai ketua partai sejak tahun 1978. 

Menurut Huwaidi, harus diciptakan lingkungan yang kondusif untuk memberdayakan partai-partai oposisi sehingga ada keseimbangan kekuatan yang akan menjadi roh demokrasi itu sendiri. Ia memberi alasan, timpangnya perimbangan kekuatan politik antara partai yang berkuasa dan partai-partai oposisi merupakan faktor tidak bergairahnya rakyat berpartisipasi dalam pemilu. Ia mengungkapkan, sistem pemilu langsung dan multikandidat itu ternyata hanya diikuti 23 persen rakyat yang memilih hak suara. 

Hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Nasional untuk Kajian Sosial pada awal tahun 1990-an memperkuat tesis Huwaidi itu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 80 persen rakyat Mesir tidak peduli dengan politik dan mereka hanya mengetahui ada dua partai saja, yaitu NDP yang berkuasa dan Partai Wafd yang beroposisi. Padahal, di Mesir terdapat 21 partai resmi, sedangkan 25 persen rakyat Mesir tidak mengetahui bahwa terdapat lembaga majelis perwakilan rakyat di negaranya. Anggota semua partai oposisi kurang dari satu persen penduduk Mesir yang kini berjumlah 72 juta jiwa. 

Demikianlah, baik di Indonesia maupun Mesir ditemukan adanya kemiripan fenomena sastra sufistik ketika berhadapan dengan Negara. Memang di kedua Negara ada kecurigaan bahwa keterbukaan Negara terhadap Islam dengan memberikan sejumlah kelonggaran terhadap berbagai aktivitas keislaman secara eksplisit tidak bergerak dalam wilayah politik. Dengan kata lain, pemerintah membiarkan Islam ritual yang dalam beberapa sisi terakomodasi oleh Islam kultural, dengan sengaja dibiarkan oleh praktik politik kekuasaan asalkan wacana dan gerakan tersebut tidak terjun dalam praktik politik yang sesungguhnya.


Sumber: Sub-Bahasan dari FENOMENA SASTRA SUFISTIK DI ERA MODERN, Helmi Syaifuddin



ADMIN

BACA JUGA